![]()
Jakarta, 12 Februari 2019– Kementerian Keuangan melakukan penyederhanaan aturan ekspor kendaraan bermotor dalam keadaan utuh (completely built up/CBU) dengan menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-01/BC/2019
tentang Tata Laksana Ekspor Kendaraan Bermotor dalam Bentuk Jadi, yang ditetapkan pada
11 Februari 2019. Dengan adanya relaksasi prosedur ekspor ini, Pemerintah berharap ekspor kendaraan bermotor CBU akan meningkat, sehingga dapat memperbaiki defisit neraca perdagangan dan mengurangi hambatan dalam ekspor.
Jakarta (11/02/2018) – Dalam menjalankan tugasnya melindungi masyarakat dari barang-barang berbahaya dan mengamankan penerimaan negara, Bea Cukai bersinergi dengan aparat penegak hukum lainnya berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika dan rokok ilegal di beberapa tempat di wilayah Indonesia. Kali ini Bea Cukai Juanda, Bea Cukai Pangkalpinang dan Bea Cukai Kudus berhasil menggagalkan upaya-upaya tersebut.
Jakarta, 12 Februari 2019– Kementerian Keuangan melakukan penyederhanaan aturan ekspor kendaraan bermotor dalam keadaan utuh (completely built up/CBU) dengan menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-01/BC/2019
tentang Tata Laksana Ekspor Kendaraan Bermotor dalam Bentuk Jadi, yang ditetapkan pada
11 Februari 2019. Dengan adanya relaksasi prosedur ekspor ini, Pemerintah berharap ekspor kendaraan bermotor CBU akan meningkat, sehingga dapat memperbaiki defisit neraca perdagangan dan mengurangi hambatan dalam ekspor.
Pada tanggal 12 Februari 2019, Atas undangan DJBC, Direktur Teknis Kepabeanan Mewakili R. Fadjar Donny Tjahjadi mewakili Direktur Jenderal memimpin rapat koordinasi Persiapan Penyusunan AHTN/BTKI 2022 yang dihadiri oleh selitar 40 pejabat mewakili seluruh Kementerian dan Lembaga di Indonesia yang menjadi pembina sektor industri. Didampingi oleh para pejabat dari Subdirektorat Klasifikasi Barang, Direktur Teknis Kepabeanan memberikan pemaparan dan arahan terkait persiapan penysunan ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature (AHTN) 2022.
.jpeg)
Jakarta (14/02/2019) - Ketua Bidang Kebijakan Belanja Pusat dan Pembiayaan BKF, Wahyu Utomo hari ini memaparkan materi mengenai Arah dan Tantangan Kebijakan Fiskal Indonesia Untuk Mewujudkan Kesejahteraan dalam acara Diseminasi Pembiayaan dan Struktur APBN yang bertempat di Auditorium Merauke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.